Target RUU Pertanahan Selesai September Tak Realistis

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai target menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan pada September mendatang tidak realistis lantaran masih banyak pasal yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sebelumnya menargetkan hal itu lantaran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah ditunjuk mengkoordinasikan penyelesaian tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekjen KPA Dewi Kartika menilai pemerintah dan anggota DPR RI periode pemerintahan kali ini tergesa-gesa dan terkesan memaksakan menjadikan RUU itu sebagai produk hukum di periode mereka. Diketahui, pada Oktober mendatang anggota DPR RI yang baru akan dilantik.

Ia kemudian menyebutkan, merumuskan pasal-pasal dalam RUU itu tidak bisa asal menuliskan usul masyarakat sipil dalam rentan waktu yang sempit. Pemerintah, lanjutnya, mesti memikirkan pertimbangan merivisi atau menghilangkan pasal lainnya yang juga merugikan masyarakat.

KPA dan kelompok masyarakat sipil lainnya sebelumnya menyatakan penolakan terhadap RUU Pertanahan lantaran tidak menjawab lima pokok krisis agraria dan memiliki sejumlah persoalan dasar.

Menurut Kartika, pemerintah masih harus melakukan kajian akademis yang lebih komprehensif terkait lima masalah tersebut.

Sumber : www.cnnindonesia.com