Polemik Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg di Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengabulkan gugatan salah satu mantan narapidana kasus korupsi, M Taufik, untuk mendaftar calon legislatif pada pemilu 2019.

Alasannya, ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Pemilu. Aturan itu saat ini juga digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya berkukuh aturan yang tertuang dalam PKPU itu tetap harus dijalankan sepanjang tidak ada perubahan. Namun Bawaslu menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti aturan sesuai prosedur demi melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Apalagi dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengizinkan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg sebagai hak tiap warga negara, dengan catatan mendeklarasikan diri sebagai mantan napi kasus korupsi.

Ahli hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai PKPU yang mengatur larangan itu masih berlaku meski Bawaslu telah mengabulkan gugatan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg. Sebab, tak ada ketentuan yang dibatalkan oleh Bawaslu terkait gugatan tersebut.

Sumber : www.cnnindonesia.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *