Permukiman Layak bagi Kaum Miskin Jakarta

Hunian di Jakarta masih menjadi salah satu permasalahan serius yang belum tuntas penyelesaiannya. Mengenai hunian warga Jakarta, nyatanya masih belum sesuai dengan perencanaan tata ruang kota. Akibatnya, permukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah masih banyak ditemukan pada banyak titik di Jakarta. Warga yang tidak beruntung secara ekonomi tidak jarang menghuni kantung-kantung permukiman kumuh dengan tingkat kepadatan tinggi dengan sanitasi buruk. Selain itu, permukiman tersebut juga rentan kebencanaan seperti banjir dan kebakaran.

Oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan perumusan kebijakan tata ruang permukiman yang inklusif untuk menghapus marjinalisasi yang dialami masyarakatnya. Kebijakan inklusif merupakan sebuah kebijakan yang berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan inklusif bekerja dalam kerangka yang menjamin aksesibilitas, partisipasi, dan kebebasan masyarakat. Dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut, diharapkan tercipta permukiman layak, yang bukan hanya menjamin kota sebagai ruang kehidupan, tetapi juga ruang penghidupan bagi masyarakat urban metropolitan.

Terkait hal tersebut, salah satu contoh yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah mendorong implementasi kebijakan permukiman berbasis partisipasi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta mulai menata kembali kampung-kampung kumuh melalui program Community Action Plan (CAP). Bagi Levitan dalam The Community Action Program: A Strategy to Fight Poverty (1969), CAP bukan hanya merupakan sebuah program melainkan sebuah strategi untuk melawan kemiskinan.

Menurutnya, CAP merupakan sebuah program yang berarti: (1) Memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya baik publik atau swasta, atau area geografis dalam melawan kemiskinan; (2) Menyediakan layanan, bantuan, dan kegiatan lainnya untuk memberikan janji kemajuan menuju penghapusan kemiskinan; (3) Dikembangkan, dilakukan, dan dikelola dengan partisipasi maksimal yang layak dari masyarakat dan anggota kelompok yang dilayani; dan (4) Dilakukan, dikelola, atau dikoordinasikan oleh lembaga nonprofit baik publik atau swasta (selain dari partai politik), atau kombinasi daripadanya.

Sumber : www.news.detik.com