Marak Pencurian, Dukcapil Dorong Aturan Perlindungan Data

Sumber Foto : www.cnnindonesia.com

Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) berupaya mendorong perlindungan data pribadi melalui sebuah omnimus law. Omnimus law sendiri merupakan aturan perundangan yang bisa mengamandemen perundangan lain.

Upaya ini dilakukan setelah marak aksi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi.

Direktur eksekutif SAFENet Damar Juniarto menerangkan omnimus law merespons lambatnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih perlunya harmonisasi 32 aturan terkait data pribadi yang ada di kementerian.

“Omnibus Law itu artinya dia memayungi semua. Temen-temen tahu ada 32 peraturan terkait privasi tapi itu kan terpencar-pencar dalam pasal. Harapannya dengan RUU PDP yang menjadi omnibus law semuanya, jadi cukup satu itu aja,” jelas Damar kepada awak media di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).

Disamping itu, Damar mengatakan kesadaran masyarakat menjaga data pribadi juga terus meningkat. Terlebih sejak pemilik akun Twitter @hendarIm mengungkap kasus jual beli data pribadi yang marak di media sosial.

“Diakui oleh Dukcapil bahwa partisipasi masyarakat mulai tumbuh karena mulai banyak keresahan. Jadi dari Dukcapil juga buka aduan gimana caranya menemukan adanya anomia atau pelanggaran jual beli data pribadi,” kata Damar.

Sumber : www.cnnindonesia.com