Demo Boleh, Tapi Jangan Tutup Tol, apalagi Bentrok

demoAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar aksi demontrasi pada 4 November nanti tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.

“Misalnya jangan sampai menutup tol, jangan sampai terjadi bentrok karena kita menghendaki NKRI,” ujar Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Apindo, kata dia, menghargai perbedaan pendapat. Namun, jangan sampai perbedaan pendapat itu justru memecah belah bangsa.

Bila perpecahan terjadi, Suryadi yakin ekonomi yang sudah dibangun akan terkena imbas buruk.

Terlebih lagi, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa maksimal lantaran lemahnya ekonomi global.

(PB)

Sumber : www.tribunnews.com

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

c84181e7241b4012ee5353cb07ee3a5eKomisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang terpilih nanti mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Pilkada Jakarta adalah barometer. Kami meminta siapapun gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nantinya berkomitmen untuk selalu terbuka dalam informasi sekecil apapun,” katanya, Selasa (1/11).

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai berharap calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dapat menjalankan roda tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, tertib, dan bebas mal administrasi.

(PB)

Sumber : www.beritajakarta.com

APBD DKI Mengacu Pada RKPD

5b67eed370a3f5e5bd7fa879c52a260eRancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi pijakan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017.

“APBD  merupakan dokumen dari produk sistem politik antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah yang disepakati bersama,” kata Sumarsono, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta saat rapat Banggar DPRD dan TAPD DKI perihal penyampaian KUA-PPAS RAPBD 2017, Senin (31/10).

Pihaknya juga telah meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berpatokan RKPD sesuai perencanaan nasional dan pemerintah daerah.

Ia juga memastikan program dalam KUA-PPAS, dilihat dari urgensi dan sifatnya mendesak untuk kepentingan masyarakat.

(PB)

Sumber : www.beritajakarta.com

LKNU Program Gerakan Masyarakat Adalah Penting

baksos-lknu-1

Sumber : Ririn

Abang None, dalam rangka hari Santri Nasional 2016, yang jatuh di bulan Oktober ini, Lembaga kesehatan Nahdlatul ulama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial bertema Santri’s day for all, kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Oktober 2016 ini mengambil tempat di lapangan Pesantren Al-Tsaqafah jalan Moh Kahfi 1 cipedak Jagakarsa Jakarta selatan.

Kegiatan baksos kesehatan ini diminati puluhan warga sekitar Pondok pesantren Al Tsafaqah,  serta murid murid sekitar yang disokong juga oleh tenaga medis dan kesehatan dari RS Yarsi dan RS Ali Sibroh Malisi. Ketua Lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama – PBNU Drs.Hisyam Said Budairy Msc kepada beberapa wartawan Ibukota termasuk bensradio yang ditemui di kegiatan Baksos kesehatan bilang,  Kegiatan baksos ini adalah rangkaian kelanjutan dari hari santri nasional yang dimana sebelumnya telah dilaksanakan kirab banyuwangi – cilegon dan upacara / apel di silang monas. Hisyam menambahkan Baksos kesehatan ini tentunya menyesuaikan program kesehatan pemerintah secara nasional yaitu : “Gerakan Masyarakat Sehat” dan diharapkan dalam Baksos ini LKNU-PBNU ikut berkontribusi memberikan penyuluhan, konsultasi, pengobatan dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat, utmanya adalah kesehatan Gigi dan mulut serta kesehatan Umum.

Ketua Lembaga kesehatan Nahdatul Ulama – PBNU Hisyam Said juga mengatakan, Dengan adanya Baksos kesehatan, LKNU berharap masyarakat lebih konsen pada paradigma mencegah lebih baik daripada mengobati, dan lebih rutin cek up memeriksa kesehatan, sehingga masyarakat bisa mengukur pola makan, pola hidup sehat, sampai gemar mencuci tangan agar terhindar dari berbagai macam penyakit.

Selain kegiatan kesehatan di hari santri nasional 2016, LKNU –  PBNU juga punya program di 8 Provinsi di Indonesia, diantaranya penanggulangan TB (Tuberculosis), Gizi Kurang dengan mengutamakan program membangun 1000 hari pertama kehidupan, serta program pencegahan HIV Aids di 10 Provinsi di Indonesia yang semuanya bekerjasama dengan Dinas kesehatan setempat.

PUTRA DAERAH HARUS KONSEN PERHATIKAN ANGGARAAN KESEHATAN WARGANYA

Seperti kita tahu, Indonesia akan pesta demokrasi pada Februari 2017 nanti,  dengan menyelenggarakan  Pemilukada di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ke 7 provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.   Kepala Daerah yang terpilih diharapkan memegang penuh amanah kepada masing masing wilayah pemilihannya, Termasuk dalam bidang Kesehatan.  Ketua Lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama – PBNU Drs.Hisyam Said Budairy Msc ketika ditanya seputar hal ini bilang, dirinya berharap Jika para kepala daerah sudah terpilih nanti, hendaknya program pemerintah seputar kesehatan nasional harus disokong penuh oleh masing masing provinsi, kabupaten dan kota, dengan Kemandirian dalam bidang anggaran kesehatan atau Anggaran pendapatan asli daerah yang fokus pada kesehatan atau Porsi anggaran kesehatan lebih ditambah lagi, sehingga Daerah bisa mandiri dalam hal Pelayanan kesehatan warganya.

Hasil kunjungan kerja Pihak Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama -PBNU ke berbagai Provinsi di Indonesia, Seperti belum lama ini kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penangganan TB / Tuberculosis, bantuan kesehatan dari pusat dan internasional naik 300 persen atau 3x Lipatnya, sementara anggaran kesehatan di daerah malah turun 10 persen. Hal ini menjadi perhatian, sebab Buat apa fasilitas umum atau gedung mewah yang canggih, tetapi Anggaran kesehatan tidak ditambah Porsinya ?….

(RA)

Sumber : RS.Sibroh

KPU DKI Ajak Pasangan Calon Bahas Batasan Dana Kampanye

kpuKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta segera memutuskan batasan nominal dana kampanye pasangan calon gubernur/calon wagub. Penetapan batasan dana kampanye akan dibahas bersama tiga pasangan calon.
Menurut Sumarno Ketua KPU DKI mengatakan, salah satu alasan belum ditentukannya jumlah maksimal dana kampanye karena tim sukses pasangan calon masih menghitung perkiraan total dana kampanye sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sumarno menyebut dana kampanye yang besar akan ‘terkuras’ pada rapat umum.
KPU sambung dia, akan mengundang tim dari tiap pasangan calon atau tim pasangan calon juga dapat mengajukan jadwal rapat umum. Biasanya, setiap pasangan calon akan mengadakan rapat umum menjelang berakhirnya masa kampanye.
Di saat KPU DKI belum menentukan besaran maksimal dana kampanye pasangan calon jelang Pilgub 2017, KPU Banten dan KPU Kabupaten Bekasi sudah menentukan besaran di kedua daerah tersebut. Di Banten, besaran maksimal dana kampanye adalah Rp 98 miliar, sedangkan KPU Kabupaten Bekasi menentukan Rp 25 miliar untuk kampaye.

(PB)

Sumber : www.news.detik.com

Gubernur DKI Jakarta Teken UMP DKI 2017 Rp 3,3 Juta

ahokMulai Jumat (28/10/2016) ini, Ahok cuti di luar tanggungan negara karena menjalani masa kampanye.

Ahok mengatakan, pemerintah mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“UMP sudah ditandatangani tadi, saya ikuti PP, nilai UMP DKI Rp 3,3 juta. Aku yang tanda tangan tadi (kemarin– Red),” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10).

Sebelumnya, Dewan Peng­upah­an DKI Jakarta merekomendasikan tiga opsi nilai UMP 2017. Dewan Pengupahan DKI terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Unsur buruh merekomendasikan nilai UMP 2017 sebesar Rp 3.831.690, kemudian unsur pengusaha merekomendasikan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3.355.750.

Sama halnya dengan pengusaha, pemerintah juga merekomendasikan UMP sebesar Rp 3.355.750.

Memakai kemeja kotak-kotak, Ahok kemarin tampak sibuk menandatangani sejumlah berkas dokumen di meja kerjanya.

Di hari terakhir kemarin, Ahok tak membawa barang-barang ataupun tumpukan berkas untuk dibawa pulang.

Ahok mengaku banyak tugas selama menjadi Gubernur yang belum diselesaikan.

Kendati demikian, setelah Ahok dinyatakan menjadi peserta Pilkada, dirinya harus taat kepada peraturan Pilkada.

Pada hari terakhir berkantor di Balai Kota, Kamis (27/10), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menandatangani penetapan nilai upah minimum provinsi (UMP)DKI 2017 Rp 3.355.750.

(PB)

Sumber : www.tribunnews.com

Basuki Minimalisir PR ke Plt Gubernur

Mulai Jumat 28 Oktober 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan cuti dari jabatannya. Sebagai pengganti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.

Basuki mengatakan, pihaknya akan meminimalisir pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan untuk Plt Gubernur. Sisa waktu satu hari akan digunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Salah satu PR yang ditinggalkan yakni bantuan kepada Kota Bekasi. Diharapkan bantuan bisa segera disampaikan.

Basuki menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Soni Sumarsono sebagai Plt Gubernur yang menggantikan dirinya sementara. Diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan dipercaya.

Seperti diketahui Mendagri, Tjahjo Kumolo menunjuk Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Penunjukan tersebut disampaikan pada acara Pelantikan Plt Gubernur dan Serah Terima Nota Pengantar Tugas Pilkada Serentak 2017 di Kantor Kemendagri.

(PB)

Sumber : www.beritajakarta.com

KPUD DKI, Hari Ini Tetapkan Peserta Pilgub 2017

Print

Print

Hari ini, Senin (24/10/2016, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta, akan melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, yang telah dinyatakan lolos verifikasi. Kegiatan ini akan dilakukan di Ballroom Prajurit Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, pukul 15.00 WIB.

Dalam agenda tersebut, rencananya KPUD DKI juga akan membacakan hasil verifikasi ketiga bakal calon (balon) yang telah mendafta, serta pembacaan kesimpulan dan penetapan paslon.

Penetapan paslon yang lolos akan dihadiri oleh ketiga pasangan yaitu petahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saefullah, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Penjagaan juga diperketat oleh pihak keamanan yang dilakukan sejak pagi tadi. Petugas gabungan dari unsur Polisi/TNI serta Satpol PP. ‎

(PB)

Sumber : www.okezone.com

Taman Diponegoro Diresmikan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meresmikan Taman Diponegoro, Jl Diponegoro, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (20/10) sore.

Sebelumnya, lahan seluas 800 meter persegi itu digunakan sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Dikatakan Basuki, pihaknya berharap taman dan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta terus bertambah dan masyarakat juga ikut merawat. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pihak swasta terus membangun RTH dan RPTRA.

Ditambahkan Basuki, pembangunan taman tersebut menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

(PB)
Sumber : www.beritajakarta.com

Selamat!! Penghargaan Kembali Diraih Untuk Website Pemprov DKI

Website resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakni jakarta.go.id kembali menerima penghargaan sebagai website pemerintahan terbaik tahun 2016 dari Social Award dan Digital Marketing Award.

Penghargaan ini diberikan kepada merek dan perusahaan di Indonesia yang telah sukses menjalankan digital campaign di media komunikasi online seperti facebook, twitter, website dan lain lain.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Dian Ekowati mengatakan, penghargaan ini diberikan karena website Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu terbaik untuk kategori pemerintah.

Lebih lanjut, dirinya berharap dengan memperoleh kembali penghargaan ini dapat memotivasi Pemprov DKI Jakarta  untuk terus semakin meningkatkan kinerja, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan data dan informasi.

(PB)
Sumber : www.beritajakarta.com