Anies Minta Warga Antisipasi Kebakaran Akibat Listrik

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta masyarakat untuk melakukan langkah preventif mencegah terjadinya kebakaran dengan mengantisipasi terjadinya korsleting maupun beban listrik yang berlebihan.

Anies menjelaskan, hampir setiap hari terjadi kebakaran di wilayah Jakarta dan dirinya selalu menerima laporan kejadian itu secara rutin.

Ia menambahkan, setiap ada peristiwa kebakaran petugas dari dinas-dinas terkait akan bergerak cepat melakukan penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Kami memastikan dilakukannya respons cepat, saat kejadian hingga pasca kejadian. Kita bantu yang menjadi kebutuhan korban sesegera mungkin,” tandasnya.

Sumber : www.beritajakarta.id

Damai Putra Group Melakukan CSR Peduli Pasca Bencana Tsunami Banten

             Sumber Foto : Kim – Bens Radio

Damai Putra Group (DPG) pengembang dari Kota Harapan Indah bukan hanya mengembangkan kawasannya yang saat ini memliki 2200ha. Namun, Damai Putra Group juga melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang selalu rutin diadakan untuk membantu masyarakat dan pemerintah.

Pada waktu lalu telah terjadi Tsunami menerjang pantai sekitar Selat Sunda, tepatnya di Kabupaten Pandeglang Banten, Serang, dan Lampung Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tsunami disebabkan oleh longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang tinggi akibat bulan purnama. Dua kombinasi tersebut menyebabkan tsunami yang terjadi tiba-tiba yang menerjang pantai. Yang akibatnya banyak ratusan rumah warga, akses jalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas pendidikan (sekolah) banyak mengalami kerusakan.

Pada hari Kamis, 17 Januari 2019 mengadakan kegiatan CSR Damai Putra Peduli  di SDN Kertajaya 2 Kecamatan Sumur, Pandeglang – Banten yang bekerja sama dengan rekan-rekan tim relawan Posko Banten, Komite Sekolah dan Dewan Guru SDN Kertajaya 2, Pandeglang, Banten.

Damai Putra Group memberikan bantuan utama dalam bentuk pengecatan area dan ruangan sekolah. Selain itu juga diadakan kegiatan penguatan bersama dengan Komunitas Gerakan Para Pendongeng Untuk Kemanusiaan (GePPuk) kepada siswa-siswi SDN Kertajaya 2.

Acara ini diawali dengan Seremonial pemberian bantuan berupa kebutuhan sekolah untuk semua siswa/i SDN Kertajaya 2, alat-alat pendukung pengecatan sekolah. Tim Damai Putra Peduli bersama tim relawan ikut langsung dalam membantu pengecatan sekolah. Bantuan ini diberikan secara langsung oleh Bapak Edward Gunawan selaku Corporate Strategy Director Damai Putra Group kepada Ketua Komite Sekolah SDN Kertajaya 2.

“Bantuan ini kami lakukan dilokasi sekolah, karena kami ingin terlibat langsung dalam kegiatan peduli pasca bencana. Lebih dari itu kami juga ingin memberikan semangat terutama kepada anak-anak yang terimbas bencana.

Rangkaian kegiatan yang kami lakukan adalah mendongeng, ice breaking dan games. Anak-anak terlihat sangat senang dengan kegiatan ini dan semoga setelah kegiatan ini mereka akan lebih bersemangat dalam belajar dan termotivasi mengapai cita-cita dalam membangun bangsa indonesia”. Ujar Edward Gunawan

Komite SDN Kertajaya 2 sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan Damai Putra Group, karena sangat membantu sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar kedepannya.

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Peduli Pasca Bencana juga kami lakukan pada saat Gempa Lombok dan Palu sebagai bukti empati ke para korban bencana diadakan, dan sudah menjadi bagian dari kegiatan perusahan, program CSR ini sebagai bukti bahwa Developer juga peduli dengan program permerintah dan daerah masyarakat.

Sumber : Damai Putra Group

Dinkes Imbau Warga Waspadai DBD

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengimbau warga Ibukota untuk mewaspadai wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dibawa nyamuk Aedes Aegypti selama musim penghujan.

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Widyastuti meminta warga aktif serta mengikuti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah masing-masing bersama dengan juru pemantau jentik (jumantik)

Ia menjelaskan, untuk mencegah wabah DBD, warga bisa menguras tampungan air dan memelihara tanaman yang efektif mengusir nyamuk.

Widyastuti juga menyerukan warga agar segera memeriksakan diri ke puskesmas maupun rumah sakit jika mengalami demam tinggi lima hingga tujuh hari.

Ia menambahkan, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya pengendalian DBD. Antara lain melakukan pemantauan ketat melalui system surveilans DBD berbasis web dengan melibatkan 160 rumah sakit dan puskesmas di seluruh Ibukota.

Sumber : www.beritajakarta.id

Hal yang Harus Diketahui Seputar Debat Pilpres 2019

Debat perdana Pemilihan Presiden (pilpres) akan berlangsung malam ini, Kamis (17/1/2019).

Untuk pertama kalinya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan beradu gagasan dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skema dan aturan debat sedemikian rupa. Dari enam segmen, segmen satu dan enam akan menjadi sesi khusus pembacaan visi-misi dan juga closing statement.

Debat sesungguhnya ada pada segmen dua, tiga, empat, dan lima. Tema debat pertama kali ini seputar hukum, HAM, anti-korupsi, dan terorisme.

Berikut adalah lima fakta terkait debat Pilpres tahun 2019 ini:

  1. Perdebatan dimulai sejak segmen dua

Dua segmen awal dalam debat adalah menjawab pertanyaan yang dibuat para panelis. Biasanya, kandidat hanya perlu menjawab pertanyaan tersebut tanpa perlu beradu argumen dengan kandidat lawan.

Namun debat kali ini berbeda, kesempatan untuk beradu argumen disediakan sejak segmen dua.

Setelah kandidat A menjawab pertanyaan dari moderator, kandidat B boleh menanggapinya. Kemudian kandidat A boleh menanggapi lagi komentar dari kandidat B. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Sementara pada segmen empat dan lima, adu argumen dipastikan ada. Sebab masing-masing kandidat akan saling melempar pertanyaan yang bisa mereka tanggapi lagi. Desain debat kali ini dinilai akan lebih terasa debatnya dibandingkan desain rundown debat-debat sebelumnya.

  1. 20 Kisi-kisi pertanyaan

Dua pasangan calon akan diberi 20 kisi-kisi pertanyaan debat untuk segmen dua dan tiga. Kisi-kisi tersebut terdiri dari 5 pertanyaan untuk masing-masing tema.

Namun, kisi-kisi ini bukanlah bocoran, karena pada akhirnya para kandidat nggak akan tahu pertanyaan apa yang akan mereka dapatkan.

  1. Nggak ada pertanyaan soal kasus

Nantinya, pertanyaan dalam debat akan membahas seputar visi dan misi kedua kandidat ke depan. Para panelis nggak akan mengajukan pertanyaan secara spesifik terkait kasus kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sekaligus salah satu panelis, Bivitri Susanti, mengatakan, para panelis tidak akan mengajukan pertanyaan spesifik terkait kasus hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

  1. Penonton

Pada saat debat nanti, hanya para undangan yang bisa masuk ke ruangan. Masing-masing pasangan calon akan diberikan 100 undangan yang boleh mereka bagikan ke siapa saja. Sisanya, KPU yang akan menyebarkan undangannya.

Pendukung capres-cawapres juga diperbolehkan membawa atribut kampanye. Namun nggak semua atribut bisa dibawa.

Selain itu, para pendukung yang nggak bisa masuk ke ruang debat, akan disediakan tempat nonton bareng di area luar. Dengan begitu, pendukung yang hadir tetap bisa menyaksikan jalannya debat meski nggak masuk ke ruangan. Di mana tempat nobar pendukung pasangan nomor urut 01 dan 02 juga akan dipisah.

Sumber : Istimewa – Nada

Jakarta Masuk 50 Besar Smart City Government 2018

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menuai prestasi. Kini, Jakarta berhasil masuk dalam 50 besar Smart City Government 2018.

Berdasarkan hasil riset Eden Strategy Institute, Jakarta berada di peringkat ke-47 dari 140 kota yang diriset mengenai pengembangan smart city-nya.

Keberhasilan tersebut lantas tak membuat Pemprov DKI Jakarta berpuas. Pemprov pun langsung mempersiapkan Smart City 4.0 yang berfokus pada pengembangan platform kolaborasi.

Prestasi yang diraih Jakarta membuat Pemprov semakin termotivasi untuk lakukan peningkatan program-program terkait dengan indikator peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di kota Jakarta agar menjadi lebih baik, berkualitas, serta berdaya saing.

Sumber : www.idntimes.com

Juru Parkir Jakarta Keluhkan Penurunan Pendapatan ke Anies

Sejumlah juru parkir mengeluhkan soal penurunan pendapatan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka datang ke Balai Kota Jakarta, pada Selasa kemarin (15/1).

Anies mengaku telah mendengar semua keluhan para juru parkir tersebut. Ia mengatakan penurunan pendapatan itu disebabkan oleh aplikasi parkir.

Anies mengatakan, mereka mengeluhkan mengenai aplikasi yang digunakan, menurut mereka tidak memberikan porsi penghasilan yang adil dibandingkan dengan sebelumnya.

Untuk membahas hal tersebut, Anies akan berkomunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI untuk mengkonfirmasi perihal keluhan juru parkir tersebut.

Sumber : www.cnnindonesia.com

Jalan Nasional di Jakarta akan Dikelola Pemprov DKI

Pemprov DKI akan segera menguasai seluruh pengelolaan jalan nasional. Dengan begitu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta punya otoritas mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan. 

“Jalan-jalan nasional itu nanti akan 100 persen dikelola oleh Pemprov DKI. Kemarin sudah diberikan arahan itu, Pak Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa itu nanti akan 100 persen diserahkan,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies menyebut saat ini DKI Jakarta telah menguasai 25 dari 38 jalan nasional. Sisanya, 13 jalan, akan diserahkan kepada DKI Jakarta.

Sumber : www.news.detik.com

Kemensos Gelontorkan Rp631 M untuk Korban Gempa dan Tsunami

Kementerian Sosial menganggarkan dana pemulihan sosial korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Selat Sunda serta Lampung sebesar Rp631 miliar.
Anggaran tersebut masing-masing akan dialokasikan Rp456,58 miliar untuk korban gempa di NTB, Rp151,5 miliar untuk korban gempa dan tsunami di Sulteng, dan untuk korban tsunami Selat Sunda sekitar Rp23,6 miliar.

“Ini untuk santunan ahli waris, jaminan hidup, terutama rumah rusak berat,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (9/1).

Sementara untuk bantuan di wilayah Rajabasa, Lampung, pihaknya menganggarkan Rp3 juta untuk setiap kepala keluarga. Bantuan itu dapat digunakan untuk membeli perabotan rumah dan hanya diberikan satu kali pada tahun ini.

Sumber : www.cnnindonesia.com

Menkes RI dan Dirut BPJS Sepakati Perpanjangan Kerja Sama bagi RS yang Belum Terakreditasi

Abang None, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dijamin untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

Dengan semangat melindungi hak masyarakat tersebut, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersama-sama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Fachmi Idris, menyepakati bahwa perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat tertentu. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan Senin sore 7 Januari 2019

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS di Indonesia. Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 201

Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri, kata Menkes kepada bensradio

Menkes Nila Moeloek menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kata Menkes.

Sementare Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya, ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Fachmi menyebut, pihaknya dan Menteri Kesehatan telah menyepakati bahwa rumah sakit yang belum terakreditasi tetap dapat melayani peserta JKN-KIS. Menurut Fachmi, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini sesuai dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 ayat 3 untuk fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri, terang Fachmi.

Fachmi mengatakan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Fachmi juga menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh  BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan rumah sakit yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Sumber : Aldin – BPJS – Kemenkes RI

DKI Jakarta akan Laksanakan PPDB di Bulan Mei 2019

Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019, provinsi DKI Jakarta telah menetapkan PPDB DKI Jakarta akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2019. Surat Edaran dengan Nomor 110/SE/2018 ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Bowo Irianto. Bowo menyampaikan untuk PPDB DKI Jakarta tahun pelajaran 2019/2020 akan dibagi dalam 5 jalur yaitu:

1. Kuota peserta didik tidak mampu.

2. Kuota peserta didik berkebutuhan khusus atau inklusi.

3. Kuota peserta didik berprestasi.

4. Kuota peserta didik zonasi terdekat (jalur lokal).

5. Kuota umum untuk seluruh peserta didik di DKI Jakarta (jalur umum).

Kadisdik menambahkan, domisi calon peserta didik akan mengikuti ketentuan PPDB yakni berdasarkan alamat sesuai Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 1 Januari 2019. Khusus PPDB SMU Unggulan MH Thamrin, Bowo menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Hal-hal lain terkait pelaksanaan teknis selanjutnya akan diatur dalam surat keputusan Kadisdik tentang petunjuk teknis PPDB 2019/2020 yang akan diinformasikan kemudian.

Sumber : www.edukasi.kompas.com